KPU dianggap DPR Pencitraan Larang Koruptor Jadi Caleg

Bambang Soesantyo alias Bamsoet, selaku Ketua DPR menilai bahwa KPU (Komisi Pemilihan Umum) melakukan pencitraan lewat kebijakan larangan mantan narapidaa kasus korupsi jadi calon legsilatif pada ajang Pileg tahun 2019 nanti.

Bamsoet Tak Setuju atas Aturan KPU

Menurutnya, larangan pada mantan narapidana korupsi adalah kebijakan yang dianggap sangat berlebihan dan juga bertentangan dengan UU. “Tak perlu lagi lah kita membangun pencitraan. Patuhi saja aturannya,” ungkap Bamsoet saat diwawancarai di Gedung DPR, Jakarta, hari Senin (2/7).

Bamsoet juga mengatakan bahwa mantan narapidana kasus korupsi sendiri memiliki hak untuk memilih dan juga dipilih dalam pemilu selama telah tutas menjalani masa hukumannya. Dalam proses pencalonan tersebut, ungkap Bamsoet, nasib mantan narapidana kasus korupsi ditentukan oleh masyarakat. Dirinya mengatakan bahwa masyarakat umumnya sudah cerdas dalam menentukan pilihannya.

Apabila hal tersebut dilarang, Bamsoet menilai bahwa KPU tak memberikan pendidikan politik yang sesuai dengan UU pada masyarakat. “Kalau tetap memaksakan diri, artinya KPU ini masih menilai masyarakat tak cerdas,” ungkapnya.

Terkait dengan adanya kebijakan tersebut, Bamsoet mengklaim bahwa DPR satu suara dengan pemerintah dan juga Bawaslu di mana mereka menolak kebijakan KPU melarang mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg. Di sisi yang lainnya, Bamsoet memberikan peluang Togel Pelangi pada mantan narapidana untuk bisa menjadi caleg. Akan tetapi, ia tetap mengklaim bahwa Golkar memprioritaskan kader yang tak pernah tersangkut pidana.

“Tentu saja partai memiliki strategi dan juga pertimbangan sendiri, tanpa aturan tersebut pun pertimbangan partai adalah bahwa kita pastinya mendahulukan kader-kader yang baik,” ungkapnya lagi. Akan tetapi, menurutnya, tak menutup kemungkinan justru di daerah tersebut mantan napi menjadi tokoh masyarakat.

KPU Telah Tetapkan Larangan Mantan Napi Korupsi Nyaleg

Sebelumnya, KPU sudah menetapkan aturan larangan untuk mantan narapidana kasus korupsi sebagai calon anggota legislative. Aturan itu tertuang dalam Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 soal Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan juga DPRD Kabupaten/Kota. Aturan ini juga ditetapkan Sabtu (30/6) yang lalu dan sudah ditandatangani oleh Ketua KPU, Arief Budiman.

Di dalam pasal 7 ayat 1 g dan h di sana disebutkan bahwa bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR, adalah warga negara Indonesia dan mesti memenuhi syarat tak pernah menjadi terpidana berdasaran putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap yang mana diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang didasarkan keputusan hakim pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap; bukan lah mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual pada anak atau korupsi.

Walaupun demikian, PKUP membolehkan mantan narapidana itu mencalonkan diri dalam pemilihan akan tetapi dengan syarat mengumumkan pada public terkait dengan status pemidanaannya dirinya.

Aturan tersebut sudah tertuang dengan jelas pada pasal 7 ayat 4 yang bunyinya ; “Persyaratan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 huruf g dikecualikan bagi: (a) mantan narapidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan juga jujur mengemukakannya pada public, bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup, dan (b) terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau terpidana karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara, dan secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik.” Arief mengatakan bahwa pihaknya sudah merasa cukup mengkaji aturan tersebut.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *