Pasal Pidana LGBT Masuk KUHP

Perbincangan terkait lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT), masih santer terdengar dan menjadi topik hangat untuk diulas. Tentu saja ada yang pro dan kontra terkait hal tersebut. Dalam hal ini, Pemerintah tentu saja turut andil bersikap tegas. Seperti sikap yang ditunjukkan oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Bambang menegaskan komitmennya untuk mencegah usaha legalisasi untuk LGBT, namun dalam tindakannya itu, diperlukan dukungan dari masyarakat.

Bambang Soesatyo Tolak LGBT

Saat menghadiri Maulid Nabi Muhammad SAW, hari Senin (28/1/2018) yang diselenggarakan oleh Majelis Bin Yahya pimpinan Habis Usman bin Yahya di Cisarua, Bogor, Bambang mengatakan,”Allah SWT telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Ada laki-laki dan wanita. Ada jantan dan betina.”

Menurut legislator partai Golkar itu, LGBT adalah suatu perilaku melawan kodrat dan menyimpang dari ajaran agama. Bamsoet (panggilan akrab Bambang) juga mengatakan kalau pengaruh LGBT adalah ancaman serius moral bangsa. Seruan tegas pun terlontar di depan ribuan jemaah Majelis bin Yahya

“Dan ini menjadi tanggung jawab bersama.”

 

Fraksi Penolak LGBT

Sebelumnya, memang telah ada fraksi-fraksi yang mendorong untuk perluasan pasal terkait dengan perilaku seks menyimpang LGBT sesama dewasa, untuk masuk ke dalam Rancangan Undang-Undang Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU RKUHP). Adanya perluasan pasal tersebut, diharapkan tidak hanya yang tercantum pada pasal 495 ayat 1 RKUHP, yaitu orang yang belum berusia 18 tahun.

 

Pada tanggal 16 Januari lalu, pemidanaan pelaku LGBT sesama dewasa menjadi poin yang masih tertunda dalam pembahasan RKHUP.

Tauffiqulhadi yang merupakan anggota Panja RKUHP dari Fraksi Partai Nasdem, Minggu (28/1) mengatakan,”Kami ingin pidana LGBT dapat diperluas dari sekedar hanya 18 tahun ke bawah dalam pasal pencabulan. Tapi ingin diperluas hubunganan sesama jenis dewasa.”

 

Tauffiqulhadi juga mendorong adanya penyelesaian hal yang tertunda itu, untuk mendapatkan persetujuan dari seluruh fraksi dan Pemerintah, sehingga dapat disetujui dan disahkan menjadi sebuah Undang-Undang. Tak hanya itu saja, Tauffiqulhadi juga menjelaskan kalau Partai Nasdem memberikan usulan agar pemidanaan masuk ke dalam delik umum, sehingga para pelaku LGBT ini dapat ditindak pidana, walaupun tanpa aduan.

 

Tauffiqulhadi berujar,”Delik umum. Mereka yang mempertontonkan perilaku homoseksual di depan umum harus dipidana apakah diadukan atau tidak, demikian pihak yang menyebarluaskan perilaku homoseksual.”

 

Berdasarkan pernyataan Arsul Sani yang merupakan anggota Panja RKUHP dari Fraksi PPP, bahwa pasal 495 ayat 2 yang ada di draft dan telah disetujui Pemerintah dan fraksi-fraksi, memang belum mengatur adanya pidana terhadap perilaku LGBT sesama dewasa.

 

“Meski sudah diperluas di Pasal 495 ayat 2 RKUHP, perluasan yang dikehendaki PPP adalah pemidanaan perzinahan sesama jenis sesama dewasa,” jelas Arsul.

Arsul juga menegaskan kalau fraksi yang menaunginya akan memperjuangkan lagi perluasan pidana LGBT pada rapat panja RKUHP tingkat komisi yang diundur sampai Selasa (30/1).

 

Selain itu, PPP juga mengajukan usulan, kalau pidana berlaku untuk pihak yang mempromosikan tindak LGBT itu, pria, wanita atau pihak LGBT sendiri.

Arsul mengatakan,”Namun, jika tidak masuk di RKUHP maka PPP akan pertimbangkan melalui pengajuan UU Judi Bola tersendiri nantinya.”

 

Bila kasus LGBT ini dikembalikan ke masyarakat, ternyata hal ini masih menjadi momok yang menakutkan pada tahun 2017. Berdasarkan survey nasional yang diselenggarakan Wahid Foundation, bulan Oktober 2017, terdapat 21,9 % responden yang memilih komunis sebagai kelompok yang paling tidak disukai. Hasil selanjutnya adalah LGBT yaitu 17,8 %.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *