Jokowi Lobi India Tentang Tarif Bea Masuk Kelapa Sawit Indonesia

Presiden Jokowi meminta pemerintah negara India untuk bisa mempertimbangkan kembali kebijakan dari tarif bea masuk produk minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil atau CPO Indonesia. Tahun lalu pasalnya India sudah menaikkan tarif dari bea masuk produk itu sampai dengan 2 kali lipat dari yang tadinya 7.5% menjadi 15%.

Mencoba Melobi

Permintaan itu langsung disampaikan oleh Jokowi dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri India yakni Narenra Modi pada sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ASEAN-India yang mana berlangsung di New Delhi, India. “Apabila ekspor kelapa sawit Indonesia berkurang, maka saya yakin bakal berpengaruh juga kepada pemenuhan kebutuhan pasar India yang mana semakin meningkat,” ujar Jokowi dilansir dari CNN Indonesia pada hari ini, Jumat (26/1).

Presiden Jokowi juga menyebutkan bahwa kerjasama dengan India sudah mulai meningkat semenjak tahun lalu. Kendati demikian, menurutnya, potensi nilai perdagangan bilateral itu masih sangat besar untuk bisa dikembangkan lagi. “Oleh karena itu lah upaya meningkatkan perdagangan Togel Pelangi mesti terus dilakukan termasuk juga menghilangkan hambatan perdagangan,” jelasnya lebih lanjut lagi.

Dalam pertemuan itu, Jokowi pun memuji dukungan India terhadap ASEAN-Ied Mechanism termasuk juga East Asia Summit (EAS). Indonesia pasalnya sudah mengusulkan dimulainya kerjasama maritim dalam EAS yang mana juga didukung oleh India, itulah yang disebutkan oleh Jokowi.

Ke depannya, menurutnya, kerja sama maritim bakal menjadi salah satu priorotas kerjasama kedua negara. Ia pun mengajak Perdana Menteri Modi tahun ini untuk berkunjung ke Indonesia, salah satunya yakni untuk membahas detil kerjasama antara kedua negara secara lebih detail lagi.

PGN Akan Masuk ke Pertamina

Masih berhubungan dengan gas dan sumber daya di Indonesia. Memang di India bea cukainya makin meningkat. Namun berita lainnya juga datang dari PGN. PT Pertamina (Persero) mengatakan bahwa PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) akan masuk di bawah supervisi dari perseroan dalam rencana pembentukan induk atau holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) minyak dan gas atau migas meskipun Peraturan Pemerintah atau PP belum juga diteken.

Pertamina, seperti yang sudah diketahui, sudah ditunjuk oleh Kementerian BUMN sebagai holding migas. Dan nantinya Pertamina akan membentuk sub induk (subholding) dari induknya (holding) minyak dan juga gas yang mana langsung dibawahi oleh perseroan.

Nicke Widyawati, Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) mengatakan bahwa beberapa anak usaha Pertamina yang mana bergerak dalam sektor yang sama bakal digabungkan. Dan rencananya, Pertamina membuat sebuah subholding hulu (upstream), subholding refinery dan juga petrochemical, subholding pemasaran dan juga ritel dan yang terakhir subholding gas.

Ini pasalnya dilakukan secara bertahap. “Untuk subholding refinery dan juga petrochemical bakal dikonsolidasikan menjadi subholding pengolahan,” ucap Nicke yang diucapkan pada hari Selasa (23/1) kemarin.

Sementara itu untuk subholding gas sendiri akan dibentuk sesudah PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN masuk di bawah naungan Pertamina. Pada hari Kamis (@5/1) kemarin, PGN baru bakal melalukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk meminta persetujuan pemegang saham terkait dengan pengalihan saham seri B yang dimiliki pemerintah.

“Tanggal 25 Januari itu tahapan yang secara formal di mana PGN bakal masuk ke Pertamina,” ucapnya. Artinya, PGN bakal masuk duluan ke Pertamina tanpa harus menunggu Rancangan Peraturan Pemerintah atau RPP holding migas selesai diteken oleh Presiden Joko Widodo.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *